https://www.merdeka.com/
Meja Fakta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Jumat, 15 November 2024. Dalam kunjungan tersebut, Ribka membahas berbagai persoalan penting terkait dengan pembangunan manajemen pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pembangunan di keempat DOB ini menjadi perhatian utama, mengingat setiap daerah memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengelolaan pemerintahan dan infrastruktur.
Ribka menyampaikan bahwa pembangunan di empat DOB tersebut membutuhkan waktu, energi, dan sumber daya yang sangat besar. Meskipun demikian, dia optimistis bahwa pemekaran wilayah ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua dalam jangka panjang. “Kita fokus untuk bagaimana membangun sistem pemerintahan yang lebih baik di masing-masing daerah. Meskipun sangat berat, kami percaya ini akan berdampak baik bagi masyarakat,” ungkap Ribka. Ia menambahkan bahwa bagi mereka yang bekerja di pemerintahan, khususnya di daerah-daerah baru ini, tantangan yang ada sangat besar. Pekerjaan mereka lebih kompleks karena harus membangun sistem pemerintahan yang belum terstruktur dengan baik.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan DOB adalah terbatasnya fasilitas yang ada. Ribka menjelaskan bahwa selain kekurangan infrastruktur fisik, keempat DOB ini juga harus mengatur dan membuat berbagai regulasi baru, termasuk produk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Gubernur (Pergub). Dari keempat DOB, Papua Tengah dianggap yang paling aktif dalam membuat berbagai peraturan tersebut. Ribka menyebutkan bahwa sejauh ini, Papua Tengah telah berhasil menghasilkan hampir 46 produk peraturan dalam waktu yang relatif singkat. “Hampir sekitar 46 produk peraturan yang kami buat, dan ini sangat melelahkan. Banyak sekali kegiatan rintisan dalam satu setengah tahun ini,” ujar Ribka.
Namun, meskipun 46 produk hukum telah berhasil dilahirkan, Ribka menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik, termasuk pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Di samping itu, Ribka juga menyoroti pentingnya pembentukan lembaga-lembaga penting seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pertama di Indonesia, yang akan menjadi langkah besar dalam proses demokrasi di daerah-daerah baru tersebut. “Mensukseskan Pilkada Serentak pertama kali di seluruh Indonesia tanpa ada pengalaman sebelumnya adalah tantangan yang luar biasa,” jelas Ribka.
Lebih lanjut, Ribka juga menekankan pekerjaan besar lainnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah, yaitu pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan. Selain itu, persiapan kantor dan fasilitas pendukung lainnya juga menjadi bagian dari pekerjaan yang harus segera diselesaikan. “Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) juga menjadi perhatian kami. Saya dorong untuk segera menyelesaikan DPRK ini pada bulan Desember,” ungkap Ribka. Ia menambahkan bahwa hal ini saat ini sedang dikerjakan secara intensif di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk seluruh Papua.
Dengan tantangan yang ada, Ribka tetap optimis bahwa pemekaran daerah ini akan memberi dampak positif dalam pembangunan Papua. Dia berharap agar seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga Papua bisa lebih berkembang dan maju, serta masyarakatnya mendapatkan manfaat maksimal dari kebijakan ini.
